Anggaran Kurikulum Baru Rp 684 M, Akankah Tingkatkan Kualitas Pendidikan?
Proses perubahan kurikulum sudah memasuki tahap uji publik, sudah banyak masukan yang diberikan terkait rencana perubahan kurikulum. Meskipun demikian, untuk anggaran yang akan digunakan untuk pengadaan buku dan persiapan guru akan oleh DPR RI belum disetujui sampai Panitia Kerja (Panja) Kurikulum memberikan rekomendasi. Sedangkan anggaran untuk pelaksanaan uji publik di berbagai kota yang ada di Indonesia tidak menjadi permasalahan oleh Panja Kurikulum.
Menurut salah satu anggota komisi X DPR RI, pola penganggaran untuk pelatihan guru masih membingungkan. Ini disebabkan pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kemendikbud mengaku tidak ada penganggaran untuk pelatihan guru dalam rangka persiapan kurikulum baru, yang ada anggaran untuk bimbingan teknis.
Berdasarkan data yang dipegang oleh Panja Kurikulum dari Kemendikbud, anggaran kurikulum 2013 ini mencapai Rp 684,4 milyar yang terbagi menjadi Rp 513,8 milyar dan Rp 170,6 milyar. Dengan rincian sebagai sebagai berikut :
Direktorat PSD untuk kurikulum: Rp 269,3 milyar
Direktorat PSMP untuk kurikulum: 130,1 milyar
Direktorat P2TK untuk bimbingan teknis guru: Rp 114,4 milyar
Total: Rp 513,8 milyar
Direktorat PSMA: 3,6 milyar
Penyediaan buku pegangan guru: Rp 4,4 milyar
Penyediaan buku silabus kurikulum: Rp 4,4 milyar
Penyediaan buku siswa: Rp 84,1 milyar
Direktorat PSMK untuk penyediaan buku pegangan guru: Rp 3,7 milyar
Penyediaan buku silabus kurikulum (SMK): Rp 3,7 milyar
Penyedin buku siswa (SMK): Rp 66,7 milyar
Total: Rp 170,6 milyar.
Dengan adanya perubahan kurikulum baru anggaran yang dibutuhkan pun juga membengkak dan belum tentu kualitas pendidikan Indonesia 2013 akan meningkat. Ade Haryani seorang praktisi pendidikan berpendapat, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia untuk tahun baru 2013 sebaiknya lebih kepada pemerataan pendidikan dan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu di seluruh wilayah.
Ade Hrayani seperti dilansir dari Antara (26/12/2012), juga berharap agar pemerintah benar-benar tepat sasaran dalam memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana tersebut jangan digunakan untuk kegiatan yang mengada-ada.
Banyak kalangan berpendapat perubahan kurikulum tidak selalu menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Metode pembelajaran, proses pembelajaran, tenaga pengajar berkualitas, dan fasilitas belajar yang akan banyak berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah mengeluarkan anggaran biaya besar untuk perubahan kurikulum 2013, tetapi hal itu belum tentu akan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
Menurut salah satu anggota komisi X DPR RI, pola penganggaran untuk pelatihan guru masih membingungkan. Ini disebabkan pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kemendikbud mengaku tidak ada penganggaran untuk pelatihan guru dalam rangka persiapan kurikulum baru, yang ada anggaran untuk bimbingan teknis.
Berdasarkan data yang dipegang oleh Panja Kurikulum dari Kemendikbud, anggaran kurikulum 2013 ini mencapai Rp 684,4 milyar yang terbagi menjadi Rp 513,8 milyar dan Rp 170,6 milyar. Dengan rincian sebagai sebagai berikut :
Direktorat PSD untuk kurikulum: Rp 269,3 milyar
Direktorat PSMP untuk kurikulum: 130,1 milyar
Direktorat P2TK untuk bimbingan teknis guru: Rp 114,4 milyar
Total: Rp 513,8 milyar
Direktorat PSMA: 3,6 milyar
Penyediaan buku pegangan guru: Rp 4,4 milyar
Penyediaan buku silabus kurikulum: Rp 4,4 milyar
Penyediaan buku siswa: Rp 84,1 milyar
Direktorat PSMK untuk penyediaan buku pegangan guru: Rp 3,7 milyar
Penyediaan buku silabus kurikulum (SMK): Rp 3,7 milyar
Penyedin buku siswa (SMK): Rp 66,7 milyar
Total: Rp 170,6 milyar.
*) Sumber: Kompas (20/12/2012)
Dengan adanya perubahan kurikulum baru anggaran yang dibutuhkan pun juga membengkak dan belum tentu kualitas pendidikan Indonesia 2013 akan meningkat. Ade Haryani seorang praktisi pendidikan berpendapat, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia untuk tahun baru 2013 sebaiknya lebih kepada pemerataan pendidikan dan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu di seluruh wilayah.
Ade Hrayani seperti dilansir dari Antara (26/12/2012), juga berharap agar pemerintah benar-benar tepat sasaran dalam memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana tersebut jangan digunakan untuk kegiatan yang mengada-ada.
Banyak kalangan berpendapat perubahan kurikulum tidak selalu menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Metode pembelajaran, proses pembelajaran, tenaga pengajar berkualitas, dan fasilitas belajar yang akan banyak berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah mengeluarkan anggaran biaya besar untuk perubahan kurikulum 2013, tetapi hal itu belum tentu akan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.