Status Tak Jelas, Honorer Digaji Tidak Manusiawi

Merekalah guru honorer yang sekarang mengisi kekurangan guru.

Status kepegawaian guru honorer dinilai tidak jelas, bahkan gaji yang diterimanya tidak layak. Hal ini dikatakan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/3).

"Honornya juga tidak manusiawi," kata Sulistyo dikutip SekolahDasar.Net dari Republika.

Menurutnya, guru honorer yang seharusnya didahulukan untuk seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) malah menjadi korban 'permainan' data di tingkat kabupaten/kota. Orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang masuk database.

"Setelah kami minta MenPANRB untuk memprosesnya, baru kemudian BKD melakukan pendataan. Di situlah data-data siluman banyak dimasukkan. Motif siluman itu ya untuk menggolkan orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan untuk diterima menjadi PNS," kata Sulistyo.

Pemerintah menilai jumlah guru sudah cukup. Padahal menurut catatan PGRI, jumlah guru disebut sudah cukup itu karena menyertakan guru honorer. Data yang dimiliki pemerintah tentang jumlah guru di Indonesia tidak akurat.

"Ini serius kami sampaikan, Pemerintah menggunakan data menyesatkan yang menyebut bahwa guru itu jumlahnya berlebihan di Indonesia. Itu sungguh-sungguh salah," kata Sulistyo.

Baca juga: BKN Sebut Jumlah Guru di Indonesia Sudah Cukup

Data jumlah guru yang selama ini digunakan pemerintah adalah termasuk jumlah guru honorer yang belum berstatus PNS. Sehingga seolah-olah kebutuhan guru di dalam negeri sudah lebih dari cukup.

"Padahal, merekalah (guru honorer) yang sekarang mengisi kekurangan guru itu. Sehingga seolah-olah kebutuhan guru di Indonesia sudah cukup," imbuhnya.